A Secret Weapon For reformasi intelijen
A Secret Weapon For reformasi intelijen
Blog Article
According to the Legislation on Foundations, the Ministry should answer in thirty days once the ask for for registration of the foundation is gained. In case a affirmation from a suitable ministry/ institution is necessary, the Ministry should respond in fourteen days once the confirmation is received or 30 times following the ask for for just a confirmation is submitted.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor seventeen Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
Overseas foundations are obliged to get Federal government permits, specifically a theory permit and operational permit. An operational allow can only be obtained in the event the principle permit is granted. (Short article 44) The principle allow is issued because of the Ministry of Foreign Affairs based on issues in the Allow Issuance Team, which shall be proven via the Ministry of Foreign Affairs. To get a principle permit, the overseas Basis need to satisfy minimum specifications: that it was recognized in a country that has diplomatic relations with Indonesia Which its governing theory, purposes and pursuits aren't-for-earnings.
tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
He can also be regarded as by numerous because the figure liable for the Tanjung Priok incident (the attack on the mosque congregation) along with the mysterious shootings from the eighties when hundreds of people that ended up viewed as criminals have been identified dead over the streets. Inside a govt placement, besides serving as ABRI Commander in 1983-1988, he also served as Minister of Protection and Stability in addition to Commander of KOPKAMTIB.
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Before leaving for Amsterdam, Munir admitted he received a cellphone call along with a request within the ‘agent’ (who was afterwards decided, depending on the outcome in the police investigation, to be the perpetrator) for a gathering to the Jakarta-Singapore flight, prior to continuing to Amsterdam. This data continues to be conveyed straight by Munir to his family and friends just before he died.
Jika terjadi kesalahan perintah oleh person maka yang seharusnya bertanggung informasi lebih lanjut jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
). Law No. 17 of 2013 on Societal Corporations would not provide comprehensive specifications around the organizational structure. It only regulates that The chief of societal corporations shall be picked based upon consensus and deliberation and shall include least just one chairperson, a single secretary, and one treasurer. (posting 29). The Law doesn't offer additional on different levels of Firm.
Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi problem solving malah asik menjadi issue using.